Jatim1.com-Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan mengevaluasi seluruh perwira TNI setelah Marsekal Kepala Basarnas Madya (Marsdya) periode 2021-2023 Henri Alfindi ditangkap dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi tidak ingin hal seperti itu terulang lagi. Ia tak ingin perwira TNI menggunakan kewenangan itu lagi.
“Semuanya akan diusut, bukan hanya kasus ini [kasus korupsi Basarnas]. Semuanya, karena kita tidak ingin korupsi terjadi di tempat yang sangat penting,” ucap Jokowi saat di Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, 31 Juli 2023).
Jokowi juga menyinggung konflik KPK-TNI dan kasus Kabasarnas. Menurut Jokowi, persoalan muncul hanya karena persoalan organisasi.
“Soal konsolidasi semua perusahaan harus dilakukan menurut pimpinannya menurut undang-undang, sudah selesai.
Kalau sudah selesai, jangan lakukan itu,” ujarnya.
KPK sudah menetapkan Henri sebagai tersangka dalam Alat Deteksi Korban Puing.
TNI tidak setuju penangkapan salah satu petingginya.
Mereka percaya bahwa pelanggaran militer harus terjadi di dalam tubuh TNI.
Perwakilan TNI mendatangi kantor KPK untuk menyampaikan pengaduan.
KPK meminta maaf usai pertemuan.
“Disini ada kekeliruan, kekhilafan tim kami yang melakukan penangkapan.
Oleh karena itu, pada pertemuan sebelumnya, kami sampaikan kepada teman-teman TNI bahwa ini bisa diserahkan kepada Panglima TNI dan pimpinan TNI.
“kata Ketua KPK Johanis Tanak di kantornya di Jakarta pada Jumat 28 Juli.
