Opini  

PREMAN ITU!… PENGUASA

Operasi tersebut menyasar orang-orang yang dianggap sebagai pelaku kriminal dan preman. Dalam praktiknya, orang-orang yang memiliki ciri tertentu—seperti bertato, tidak memiliki pekerjaan tetap, atau sering berkumpul di tempat-tempat tertentu—juga dapat dicurigai.

Peristiwa tersebut meninggalkan trauma dan memperkuat konstruksi sosial bahwa “preman” adalah identitas yang harus ditakuti.

Sejak saat itu, kata “preman” tidak lagi sekadar menunjukkan posisi seseorang di luar struktur formal. Kata tersebut berubah menjadi sebuah stigma sosial.

Seseorang dapat dicap sebagai preman bukan hanya karena terbukti melakukan tindakan kriminal, tetapi juga karena penampilan, lingkungan pergaulan, pekerjaan, bahkan cara hidupnya.

Preman dan Relasi Kekuasaan

Sejarah tersebut memperlihatkan bahwa perubahan makna sebuah kata tidak selalu terjadi secara alamiah.

Baca Juga :  Golkar Institut Memulai Pelaksanaan Executive Education Program For Young Political Leader Batch 19, Ace Hasan: Golkar Institute Menjadikan Politik Lebih Menarik

Bahasa dapat berubah karena perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Istilah “preman” merupakan salah satu contoh menarik mengenai bagaimana sebuah kata dapat mengalami pergeseran makna. Dari istilah yang pada awalnya merujuk kepada orang bebas atau orang yang berada di luar ikatan kerja formal, kemudian berkembang menjadi sebutan yang identik dengan kekerasan, pemalakan, dan kriminalitas.

Pada saat yang sama, kelompok yang mendapatkan label tersebut juga pernah berada dalam relasi dengan kekuasaan.

Di sinilah bahasa menjadi menarik untuk dikaji.

Sebuah kata bukan sekadar kumpulan huruf. Kata dapat menjadi alat untuk membentuk persepsi masyarakat.

Ketika sebuah istilah terus-menerus digunakan dengan konotasi negatif, masyarakat akhirnya menerima makna tersebut sebagai sebuah kebenaran yang seolah-olah tidak perlu dipertanyakan lagi.

Baca Juga :  SERBA-SERBI MUKTAMAR KE-35 AJENGAN TOTO GARUT V.S. CAK TARNO

Preman menjadi bukan sekadar istilah, tetapi juga stigma.

Dan stigma dapat menjadi alat untuk melakukan marginalisasi.

Siapa yang Berhak Menyebut Seseorang “Preman”?

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: siapa yang berhak menyebut seseorang sebagai preman?

Apakah seseorang yang melakukan kekerasan otomatis disebut preman?

Apakah seseorang yang meminta uang secara ilegal disebut preman?

Apakah seseorang yang bekerja di luar sistem formal juga layak disebut preman?

Atau, apakah istilah “preman” terkadang digunakan terlalu mudah untuk memberi label kepada seseorang yang sedang berseberangan dengan kepentingan tertentu?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena sebuah label dapat memengaruhi cara masyarakat menilai seseorang sebelum proses hukum maupun fakta sebenarnya berbicara.

Baca Juga :  Corona, Uji Atas Ketulusan Beragama

Ketika seseorang sudah disebut “preman”, masyarakat cenderung membangun persepsi tertentu terhadap orang tersebut.

Di sinilah bahasa dapat berubah menjadi alat kekuasaan.

Bukan karena kata tersebut memiliki kekuatan secara alamiah, melainkan karena masyarakat telah membangun persepsi tertentu terhadapnya.

Premanisme dan Bahasa Kekuasaan

Fenomena ini sesungguhnya menunjukkan bahwa bahasa memiliki hubungan erat dengan kekuasaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *