Sejak di bangku sekolah, ia aktif berorganisasi. Tito pernah menjadi Ketua Osis SMA Negeri 2 Palembang. Setamat SMA, Tito muda ternyata telah mengikuti tes dan lulus di empat tempat untuk melanjutkan pendidikannya seperti di AKABRI, Kedokteran Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional UGM, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Hingga akhirnya Ia lebih memilih karir pendidikan di AKABRI matra Kepolisian dan lulus dengan bintang Adhi Makayasa, yakni penghargaan sebagai lulusan Akpol terbaik tahun 1987.
Tak hanya sampai di situ, Tito juga meraih berbagai prestasi akademik lainnya, beberapa di antaranya: meraih gelar Master of Arts bidang Police Studies di University of Exeter UK (1993), menerima bintang Wiyata Cendekia sebagai lulusan terbaik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta (1996), penghargaan Bintang Seroja sebagai peserta terbaik pendidikan Lemhanas RI PPSA XVII (2011).
Melihat sepak terjangnya selama bertugas di Kepolisian dengan konsen pada penanganan kasus-kasus terorisme, dimana Jenderal Tito pernah menjadi Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), ada harapan yang membuncah agar stabilitas politik nasional bisa terjaga sehingga berbagai ancaman seperti terorisme dan separatisme yang akan mengganggu pembangunan nasional, bisa diatasi Mendagri Tito.
Ia diharapkan bisa menyapu bersih aparatur sipil negara (ASN) di seluruh pemerintahan daerah yang terpapar pemikiran radikalisme yang merupakan akar permasalahan gerakan terorisme yang menjamur subur di Indonesia.
Sebagai seorang berlatar Jenderal Polisi profesional yang sangat menguasai terorisme sekaligus akademisi dan guru besar di PTIK, Tito memang terbiasa mengatasi keamanan dan penindakan hukum di Indonesia. Karena itu, loyalitas dan kapabilitas Tito serta etos kerja yang besar untuk pengabdian kepada bangsa dan negara tak perlu diragukan lagi.
Sejak dilantik menjadi Menteri oleh Presiden Jokowi tanggal 23 Oktober 2019, hingga jelang 100 hari kerja dengan tugas utama memimpin Kemendagri untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sejumlah terobosan dan inovasi telah dilakukan Mendagri Tito beserta jajarannya.
Hal itu bisa dilihat dari berjalannya sejumlah fungsi utama Kemendagri dalam merumuskan, 2menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum. Mendagri Tito terbukti piawai menjalankan perannya sebagai orang yang membina Pemerintah Daerah, DPRD, Partai Politik, Ormas dan tentu saja menggerakkan seluruh perangkat Kemendagri di seluruh Indonesia.
Demikian juga dengan urusan otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga jadi domain Kemendagri telah berjalan sesuai relnya di bawah Komando Mendagri Tito.
Ada pun sejumlah terobosan dan inovasi dari Mendagri Tito beserta jajarannya di Kemendagri yaitu:
Evaluasi APBD
Gebrakan pertawa Mendagri Tito Karnavian sejak dilantik ialah melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dilakukan agar APBD lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat dan tepat sasaran. Seperti yang diungkapkan Mendagri Tito, penting saat ini untuk melakukan evaluasi APBD dalam mengoptimalkan alokasi APBD bagi kesejahteraan masyarakat.
Selama ini, penggunaan APBD lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, yang seharusnya lebih diprioritaskan pada belanja modal.
Mengajak Seluruh Stakeholder untuk Mencari Formula Terbaik bagi Pilkada
Gebrakan lain Mendagri Tito dan cukup menarik pasca dilantik yaitu menyatakan akan melakukan evaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Tito ingin sistem yang sudah berjalan selama 20 tahun itu dikaji apakah masih relevan dengan keadaan saat ini.
Tito menyampaikan, Pilkada langsung memang bermanfaat bagi partisipasi demokrasi. Namun, sistem tersebut juga memiliki dampak negatif.
Setidaknya ada beberapa kekurangan Pilkada langsung. Pertama dari segi anggaran. Pesta demokrasi di daerah itu dianggap menelan biaya yang cukup tinggi. Untuk Pilkada Serentak 2020 mendatang di 265 daerah, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 9,8 triliun. Selain itu, Pilkada langsung juga berpotensi konflik.
Tito juga mengajak berbagai pihak untuk mengevaluasi sistem Pemilihan kepala daerah secara langsung yang terbukti selama ini merupakan akar masalah dari banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena ongkos politik untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah sangat mahal.
Tak bisa dipungkiri, Pilkada langsung memiliki sejumlah kekurangan. Sistem politik yang ada membuat putra daerah dengan gagasan hebat namun tidak kuat modal untuk logistik kampanye harus bisa menerima kenyataan mengubur impiannya berkontribusi membangun daerah dengan menjadi Walikota, Bupati atau Gubernur.
Namun Tito meluruskan pernyataannya ingin mengevaluasi Pilkada bukan berarti meniadakan Pilkada dan kembali kepada sistem dimana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Tito terbuka mengajak dialog berbagai pihak untuk merumuskan agar Pilkada tidak lagi menjadi sumber konflik, korupsi APBD, dan ajang balik modal para kepala daerah yang terpilih karena harus mengembalikan modal ongkos politik yang besar.
Pilkada Asimetris
Wacana evaluasi Pilkada langsung kemudian berlanjut ke asimetris. Pemilihan yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi wilayah, salah satunya indeks demokrasi.
