Oleh : Reza Falevi, S.IP (Direktur Eksekutif The Jakarta Institute)
Jatim1.com – Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D adalah Menteri Dalam Negeri pertama berasal dari unsur kepolisian. Karir moncer selama menjadi Kapolri dengan kebijakan Promoternya, merupakan salah satu alasan dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019.
Dengan pengalamannya menjadikan Polri Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter), serta kecerdasan dan juga karakter kepemimpinannya yang tegas, Jenderal Tito dianggap sangat pas untuk memimpin Kemendagri.
Promoter yang menjadi tagline Kepolisian Republik Indonesia selama dipimpin Jenderal Tito Karnavian, dititikberatkan pada tiga kebijakan utama yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media.
Peningkatan kinerja dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme dalam penegakan hukum dan pemeliharaan stabilitas kamtibmas secara optimal.
Perbaikan kultur direalisasikan dengan menekan budaya koruptif, menghilangkan arogansi kekuasaan, dan menekan kekerasan. Sementara manajemen media dilaksanakan pada media konvensional dan media sosial, dengan menyampaikan berbagai upaya Polri dalam pemeliharaan kamtibmas dan meminimalisasi berita negatif, termasuk hoaks dan ujaran kebencian.
Tiga tahun pelaksanaan program Promoter, selama Tito menjadi Kapolri dinilai telah menunjukkan hasil yang baik. Ia berhasil mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri dengan program Promoter yang juga turut menciptakan budaya Polri yang berintegritas, akuntabel dan transparan.
Selain itu, karir cemerlang Tito lainnya di Polri yakni ia pernah diberikan lima kali Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB): diangkat menjadi Kepala Densus 88 Antiteror pada 2009-2010 karena berhasil mengungkap sejumlah kasus terorisme sejak Bom Bali 2002 hingga penangkapan gembong teroris Noordin M. Top dan Dr Azhari. Kemudian meraih pangkat Irjen saat menjabat Kapolda tipe A di Papua pada 2012-2014 dan Kapolda Metro Jaya 2015-2016. Pangkat Komjen atau bintang tiga diraih Tito saat menjabat Kepala BNPT pada 2016. Baru kemudian oleh Presidan, ia ditunjuk menjadi Kapolri dengan bintang empat di pundaknya.
Melihat kecemerlangan karir Tito selama di Kepolisian, ada harapan besar dari Presiden Jokowi dengan memberikan mandat kepadanya sebagai Menteri Dalam Negeri unruk membantu di Kabinet Indonesia maju dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas yang teramat berat mengingat di zaman post truth seperti saat ini, kebenaran menjadi sebuah barang langka.
Di era post truth, mengutip definisi Kampus Oxford: sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal. Zaman di mana kebohongan dapat menyamar, berkamuflase menjadi kebenaran. Dengan memainkan emosi dan perasaan, sentimen keagamaan, SARA, politik identitas, dan sebagainya. Seperti yang pernah diungkapkan Joseph Goebbels, Menteri Propaganda NAZI pimpinan Hittler, “Kebohongan yang dilakukan secara terus-menerus akan bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran”.
Karena itu, tantangan terbesar Mendagri beserta jajarannya yang menjadi pekerjaan rutin setiap tahun ialah penyelenggaraan Pilkada serentak. Di depan mata ada Pilkada serentak tahun 2020 yang akan melibatkan 107 juta pemilih. Tentu saja, segala kemungkinan terburuk dari pengalaman Pilkada selama ini, kontestasi politik selalu dibumbui perang di sosial media, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, mobilisasi perasaan dan emosi dengan menyeret isu keagamaan dan SARA.
Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, 26 Oktober 1964 itu sosok perwira tinggi polisi berprestasi. Tito telah mencapai posisi puncak kepemimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara RI, yakni Kapolri ke-23 RI (2016-2019).
Ia berhasil meraih pangkat Jenderal Bintang Empat relatif sangat cepat. Sejak Tito lulus Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1987 dan menjadi Kapolri termuda ke-2 (52 tahun) setelah Hoegeng Imam Santoso, Kapolri ke-5 (47 tahun).
Sebagai seorang yang berprestasi, Tito dianggap sebagai polisi dengan kecerdasan di atas rata-rata. Buktinya, di tengah kesibukannya memangku berbagai jabatan strategis di Polri, Tito masih bisa menuntut ilmu setinggi mungkin hingga meraih gelar Profesor studi strategis kajian kontra Terorisme dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
Sebelumnya, Tito juga pernah mempertahankan disertasinya dan memperoleh gelar PhD bidang Strategic Studies with Interest on Terrorism and Islamic Radicalization di RSIS, Nanyang Technological University Singapore (2013), dengan penghargaan 2nd Class Upper (setingkat Magna Cum Laude dengan GPA 4.25). Sebuah pencapaian gelar pendidikan yang luar biasa dari seorang Perwira Tinggi Polisi.
