PASURUAN, 23 September 2026 — Kekecewaan memuncak di Kota Pasuruan. Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pasuruan dan Aliansi BEM Pasuruan Raya resmi menyegel Gedung DPRD Kota Pasuruan pada Rabu (23/9) malam. Tindakan tegas ini diambil tepat pukul 19.00 WIB setelah Ketua DPRD Kota Pasuruan terbukti tidak berani menemui massa yang menuntut pertanggungjawaban atas ketimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
September kelabu di Pasuruan Aksi unjuk rasa yang membawa narasi “September Hitam dan September Gelap” ini dipicu oleh ironi kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan yang dinilai telah kehilangan *sense of crisis* (kepekaan terhadap krisis). Berdasarkan kajian mahasiswa, Pemkot Pasuruan secara sengaja menaikkan anggaran pemeliharaan fasilitas Rumah Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota hingga dua kali lipat, mencapai angka Rp 522 juta.
Lonjakan anggaran elite ini terjadi tepat di tengah darurat kesejahteraan warga. Berdasarkan data BPS, terdapat 5.900 orang usia produktif di Kota Pasuruan yang berstatus pengangguran, serta 12.830 jiwa warga yang masih terjebak di bawah garis kemiskinan. Di saat yang bersamaan, Pemkot juga dinilai lamban dan abai dalam menangani krisis ekologi berupa kekeringan struktural yang melanda empat wilayah, yakni Kelurahan Bugul Lor, Karanganyar, Panggung, dan Ngemplak.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, menegaskan bahwa penyegelan gedung wakil rakyat adalah bentuk mosi tidak percaya dari masyarakat Kota Pasuruan terhadap jalannya pemerintahan.
