Oleh: Mahbub Djunaedi
Bung Karno merupakan tokoh pemersatu bangsa, tapi juga menempatkan Indonesia sebagai bangsa bermartabat dalam pergaulan dunia.
Boleh jadi, karena dari sononya ia sebagai tokoh nasionalis nomor satu yang berdiri paling depan dalam gerakan pembebasan negeri dari tindasan penjajah, tak kenal takluk dan tak kenal kompromi, Bung Karno senantiasa menggabung pena dan podium sebagai senjata untuk mengerakkan massa dalam satu tangan. Siapa yang sempat membaca Suluh Indonesia Muda (tahun 1926-1927-1928) akan mengerti arti pentingnya sebagai kolomnis.
Dan siapa yang membaca tulisan Swadesi dan Massa Aksi di Indonesia (tahun 1932), akan mengerti betapa ia menggabungkan semangat masa untuk mempertajam kesadaran serta keberanian penduduk melawan penindasan. Bagi siapa saja yang sempat membaca tulisannya di koran Fikiran Rakyat (tahun 1932) akan mengerti betapa ia dengan pas sekali memanfaatkan pena sebagai senjata untuk menyadarkan penduduk dan membuka mata mereka terhadap tekan-tekanan tidak adil yang menimpanya, bagaikan Arya Bima Putera yang menyongsong fajar terang cuaca.
Boleh jadi, karena itulah pada suatu saat sebagai presiden ia menimbang-nimbang, bagaimana mestinya seorang diplomat itu. Bukanlah diplomat itu sosok pria yang sedikit tambun, amat klimis, uban merambah di jambang-jambangnya, senantiasa senyum dan kalau menguap tidak kelihatan giginya, omongnya sulit di tangkap ujungnya dan suka mengulum cerutu.
Cita revolusioner menjungkirbalikkan semua itu. Tidak, yang terbaik jadi diplomat adalah wartawan, tidak peduli sedikit klomprot dan rambut acak-acakan. Seorang duta besar, misalnya, perlu tanggap dan vokal. Kalau perlu sedikit brutal, tak perlu berbelat belit, merasuk kemana-mana. Makanya, tak pernah dalam sejarah Indonesia ada delapan duta besar yang semuanya diambil dari wartawan: B.M Diah, Tahsin, Djawoto, Asa Bafaqih, Armunanto, Sutrisno, Adam Malik, dan belakangan menyusul Aminudin Aziz.
