“Saya mengharapkan dukungan dan kerjasama yang komprehensif dari DPRD Jatim guna mewujudkan sinergitas antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Proses kerjasama antara Pemprov dengan DPRD Jawa Timur, hari ini membutuhkan penguatan-penguatan baru seiring dengan lahirnya Perpres no 80 Tahun 2019,” Ujar Khofifah.
Sementara itu, Anik Maslachah, dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggantikan Abdul Halim Iskandar yang saat ini mendapat mandat dari Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2019-2024. Pelantikan ini sendiri didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.35/5795 tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2019 lalu. (ari)
