Saiq sangat menyayangkan sikap Pemprov Jatim yang terkesan menutup ruang dialog. Padahal, sebelum turun ke jalan, AMPB telah menempuh jalur birokrasi dengan mengirimkan surat permohonan audiensi resmi pada 2 Oktober 2026 lalu, yang hingga hari aksi tidak kunjung mendapat duyung respons.
“Kami sudah menempuh jalur audiensi dan menyampaikan permohonan secara resmi. Hari ini kami datang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Yang kami harapkan sederhana, pemerintah hadir dan memberikan jawaban yang konkret,” pungkasnya.
Demonstrasi di tingkat provinsi ini merupakan eskalasi dari rangkaian perjuangan AMPB, setelah sebelumnya aspirasi serupa juga disuarakan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik. Bagi AMPB, masyarakat Bawean saat ini tidak lagi membutuhkan pernyataan normatif, melainkan tindakan nyata dengan kewenangan dan kepastian pelaksanaan dari pemerintah.
