“Generasi muda hari ini dihadapkan pada tantangan nyata, mulai dari ketimpangan ekologis yang mengancam ruang hidup masyarakat, perampasan ruang sipil, hingga kasus-kasus struktural yang penyelesaian hukumnya sering kali mandek. Elemen mahasiswa, dan seluruh organ pemuda NU harus mengambil peran sebagai penyeimbang yang kritis. Kita harus berani menuntut akuntabilitas di setiap lini pemerintahan agar keadilan tidak hanya menjadi milik mereka yang berkuasa,” tegas Ubaidillah di hadapan forum.
Sebagai contoh konkret atas lambatnya penegakan keadilan di daerah, Ubaidillah secara tajam menyoroti kasus penganiayaan oleh oknum aparat terhadap warga sipil yang baru baru ini terjadi di wilayah Pasuruan. Insiden kekerasan ini menjadi potret buram rapuhnya perlindungan HAM di tingkat lokal. Berkaca pada pentingnya mengedepankan transparansi hukum bagi para korban dan dorongan untuk berdialog langsung menuntut pertanggungjawaban instansi kepolisian, ia mendesak agar kasus tersebut diusut tuntas tanpa pandang bulu dan tidak dibiarkan menguap begitu saja.
Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa advokasi lintas elemen ke depan harus lebih terstruktur, mulai dari kajian dokumen perencanaan daerah, kebijakan anggaran, hingga diplomasi dan aksi langsung di lapangan untuk merespons ketidakadilan semacam itu.
Nada serupa disuarakan oleh Koordinator Daerah (Korda) Tapal Kuda BEM PTNU Jawa Timur, Mudassir. Ia menyoroti pentingnya sinergitas pergerakan antar-kampus dan lintas organisasi di zona Tapal Kuda agar memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam merespons isu-isu kerakyatan berskala regional maupun nasional.
