oleh:
May Ramadhan
Angin sejarah selalu menemukan jalannya sendiri untuk kembali mengetuk pintu kesadaran. Menjelang perhelatan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama yang dijadwalkan mengambil tempat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026, memori kolektif organisasi dihadapkan pada sebuah persimpangan. Tambakberas menyimpan resonansi masa silam. Pemilihan lokasi ini mencerminkan sebuah ikhtiar untuk merajut kembali simpul bernama Tali Jagat. Pemikiran ini menuntut sebuah wadah untuk mampu mengikat tradisi lama yang luhur sembari menjaring hal-hal baru yang membawa maslahat dalam mengarungi abad kedua perjalanannya. Di tengah berbagai wacana raksasa seputar kemandirian ekonomi, teknologi, dan politik kebangsaan, terdapat satu ruang sunyi yang mendesak untuk dibicarakan dengan kedalaman ontologis. Ruang tersebut adalah kebudayaan visual, wabilkhusus sinema.
Membicarakan sinema di dalam ekosistem pesantren sering kali memunculkan rasa canggung bagi sebagian kalangan. Sejarah panjang memperlihatkan seolah terdapat batas demarkasi antara keheningan ritus penelaahan kitab kuning dan gemuruh pendar cahaya di ruang gelap bioskop.
Realitas historis sesungguhnya menun-jukkan fakta yang sungguh berbeda. Batas tersebut pernah dileburkan dengan sangat elegan pada masa lampau. Kebudayaan pada hakikatnya adalah organisme yang bernapas, berevolusi, dan memberikan respons atas kegelisahan zamannya.
Muktamar 2026 memikul tanggung jawab peradaban untuk menengok kembali posisi Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) dan mengembali-kan marwah kebudayaan visual sebagai jalan artikulasi kemanusiaan dan spiritualitas secara universal. Kaum nahdliyin dalam dunia perfilman sebagai sebuah langkah kebudayaan yang terencana dan sangat sadar. Lesbumi lahir pada tanggal 28 Maret 1962 (21 Syawal 1381 H) melalui pergulatan pemikiran tiga raksasa kebudayaan Indonesia. Mereka adalah Djamaluddin Malik, Usmar Ismail, dan Asrul Sani. Ketiga tokoh ini mewakili sebuah trinitas yang utuh dalam membangun ekosistem perfilman.
Djamaluddin Malik hadir membawa kekuatan industrial melalui Perseroan Artis Indonesia (Persari). Ia memposisi-kan dirinya sebagai perantara yang lincah antara seniman bebas dan kaum nahdliyin. Usmar Ismail menyumbang-kan visi penyutradaraan dan fondasi sinema nasional melalui Perfini, sebuah dedikasi yang kelak membuatnya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 5 November 2021. Asrul Sani melengkapi formasi ini sebagai konseptor utama yang memberikan kerangka filosofis serta kedalaman naratif pada lembaga kebudayaan tersebut. Bagi Usmar Ismail dan Asrul Sani, kamera beroperasi sebagai medium dakwah bil film. Konsep dakwah di sini melampaui definisi khotbah verbal. Dakwah diterjemahkan menjadi upaya menyingkap realitas kemanusiaan secara jujur, subtil, dan menyentuh dasar jiwa.
Karya-karya monumental yang melibatkan nama mereka merekam kegelisahan sosial pascakemerdekaan dengan ketajaman yang melukai sekaligus menyembuhkan.
Sinema Lesbumi pada era tersebut memilih sikap kebudayaan yang berakar pada pandangan nasionalis-religius. Pilihan ini memungkinkan para pembuat film untuk merawat otonomi estetika mereka di tengah polarisasi ideologis Perang Dingin yang berwujud perseteruan keras antara Lekra dan Manifes Kebudayaan.
Kehadiran Lesbumi memberikan payung institusional bagi para seniman. Organisasi ini membuktikan kemampu-an tradisi agama dalam memberikan jangkar moral bagi penjelajahan estetika tanpa perlu memasung daya imajinasi. Lesbumi tampil meneduhkan. Film-film otentik diproduksi dengan mengedepan-kan rasio pengetahuan yang bersam-bung sanadnya dari para guru dan kiai. Di bawah kepemimpinan trinitas tersebut, sinema mendapatkan tempat yang terhormat dalam struktur berpikir jamiyah.
Pemahaman tentang sinema sebagai teks kebudayaan yang sah untuk dibaca dan dirayakan menemukan wujudnya yang paling cemerlang dalam sosok K.H. Abdurrahman Wahid. Jauh sebelum era keterbukaan informasi menyergap dunia kiwari, Gus Dur telah menunjukkan kedekatan organik dengan ruang-ruang kesenian. Ketertarikan yang mendalam ini membawanya menduduki posisi strategis sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada periode 1982 hingga 1985. Posisi publik ini dijalankan secara bersamaan dengan perannya sebagai Ketua PBNU. Kiprah kulturalnya semakin menjulang saat beliau bertindak sebagai juri Festival Film Indonesia (FFI) pada tahun 1986 dan 1987
