Jatim1.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah memulai penyelidikan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur. ACSU (Anti-Corruption Student Union) mendeteksi adanya aktivitas transaksi yang mencurigakan terkait harta kekayaan Adhy Karyono. Dugaan kejanggalan laporan harta kekayaan penyalenggara negara (LHKPN) Adhy Karyono sebagai Sekretaris Daerah Jawa Timur, mulai posisinya sebagai pejabat Kementerian Sosial (Kemensos).
Berdasarkan penelusuran ACSU (Anti-Corruption Student Union) LHKPN, kekayaan Adhy Karyono yang dilaporkan sebagai Kemensos menyangkut kapasitasnya sebagai Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial di Kementerian Sosial pada 8 Maret 2022 untuk periode 2021 dengan total kekayaan Rp. 5.822.222.918. Selanjutnya, enyampaian laporan tahun 29 Maret 2023 Periodik 2022 sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Jatim dengan total kekayaan Rp. 7.467.921.638. Pernyataan ini disampaikan oleh Ery Mahmudi, pada tanggal 2 oktober 2023.
Meningkatnya jumlah pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi di Jawa Timur mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk ACSU (Anti-Corruption Student Union) Jatim.
Ery Mahmudi, kordinator ACSU (Anti-Corruption Student Union) menyatakan, “Kami dari ACSU (Anti-Corruption Student Union) Jatim mendukung penuh langkah-langkah hukum yang diambil oleh KPK dalam rangka menegakkan hukum terkait pelanggaran terhadap keuangan negara di Jawa Timur. Korupsi dana hibah jawa timur yang menyeret nama Sahat, harus di lakukan pendalaman keterlibatan pihak eksekutif yakni pemerintah provinsi selaku kuasa pengguna anggaran Jawa Timur. KPK harus mengusut tuntas agar persoalan ini tidak hanya stagnan di penetapan tersangka dari pihak legislatif.”
