Jatim1.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah memulai penyelidikan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur. ACSU (Anti-Corruption Student Union) mendeteksi adanya aktivitas transaksi yang mencurigakan terkait harta kekayaan Adhy Karyono. Dugaan kejanggalan laporan harta kekayaan penyalenggara negara (LHKPN) Adhy Karyono sebagai Sekretaris Daerah Jawa Timur, mulai posisinya sebagai pejabat Kementerian Sosial (Kemensos).
Berdasarkan penelusuran ACSU (Anti-Corruption Student Union) LHKPN, kekayaan Adhy Karyono yang dilaporkan sebagai Kemensos menyangkut kapasitasnya sebagai Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial di Kementerian Sosial pada 8 Maret 2022 untuk periode 2021 dengan total kekayaan Rp. 5.822.222.918. Selanjutnya, enyampaian laporan tahun 29 Maret 2023 Periodik 2022 sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Jatim dengan total kekayaan Rp. 7.467.921.638. Pernyataan ini disampaikan oleh Ery Mahmudi, pada tanggal 2 oktober 2023.
Meningkatnya jumlah pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi di Jawa Timur mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk ACSU (Anti-Corruption Student Union) Jatim.
Ery Mahmudi, kordinator ACSU (Anti-Corruption Student Union) menyatakan, “Kami dari ACSU (Anti-Corruption Student Union) Jatim mendukung penuh langkah-langkah hukum yang diambil oleh KPK dalam rangka menegakkan hukum terkait pelanggaran terhadap keuangan negara di Jawa Timur. Korupsi dana hibah jawa timur yang menyeret nama Sahat, harus di lakukan pendalaman keterlibatan pihak eksekutif yakni pemerintah provinsi selaku kuasa pengguna anggaran Jawa Timur. KPK harus mengusut tuntas agar persoalan ini tidak hanya stagnan di penetapan tersangka dari pihak legislatif.”
Selanjutnya, ACSU (Anti-Corruption Student Union) juga mengemukakan permintaan kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, untuk mencopot Sekda Adhy Karyono karena dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi.
Ery Mahmudi menjelaskan, ” Ibu Gubenur Khofifah Indar Parawansa agar mengganti Sekda Jatim dengan figur yang memiliki integritas tinggi dan rekam jejak yang bersih dalam hal pencegahan korupsi.”
Menurut ACSU (Anti-Corruption Student Union), jika Gubernur mempertahankan Sekda Adhy Karyono, hal ini akan berdampak negatif pada akhir masa jabatannya sebagai pemimpin Jatim. ACSU (Anti-Corruption Student Union) akan mengkawal dan memastikan nama Adhy Karyono tidak masuk dalam pilihan PJ Gubeneur Jawa Timur.
“Kami berharap Ibu Gubenur dapat memastikan karir positif dalam akhir masa jabatannya,” kata Ery.
Selain itu, ACSU (Anti-Corruption Student Union) Jatim juga menyerukan kepada KPK untuk mengusut dengan cermat kasus dana hibah yang melibatkan pimpinan DPRD Jawa Timur, melihat meningkatnya jumlah pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi di Jawa Timur.
Ery Mahmudi mengungkapkan, “Kami berharap bahwa tidak ada bentuk selektivitas dalam penyelidikan kasus dana hibah dan KPK akan mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik korupsi ini.”
Ery yakin bahwa kasus korupsi dana hibah ini melibatkan berbagai pimpinan DPRD Jawa Timur dari berbagai partai politik dan juga Sekda Jatim, Adhy Karyono.
“Kami, ACSU (Anti-Corruption Student Union) mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan secara teliti, adil tanpa memberikan perlakuan khusus kepada Adhy. Kami, masih pelajarin kejanggalan dari hasil laporana kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Adhy Karyono sebagai Sekretaris Daerah Jawa Timur yang naik derastis dari sebelumnya, dan tidak waaeryjar” tambahnya.
