Gagasan mengenai Mahkamah Etik Nasional tersebut juga memiliki keterkaitan dengan pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., yang sebelumnya mendorong pembentukan lembaga peradilan etika tertinggi sebagai bagian dari penguatan prinsip the rule of ethics di Indonesia. Konsep tersebut menempatkan etika sebagai elemen penting yang berjalan berdampingan dengan prinsip the rule of law dalam menjaga integritas penyelenggara negara dan pejabat publik.
Melalui penguatan sistem etik nasional, demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan aturan hukum, tetapi juga dari kualitas moral dan tanggung jawab para aktor yang menjalankan kekuasaan publik. Oleh karena itu, pendidikan politik berbasis etika menjadi bagian penting dalam menciptakan kepemimpinan nasional yang berkarakter.
Kegiatan Road to Campus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Prof. Dr. Muhammad Maksum, S.H., M.A., Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2014–2025 Dr. Wahiduddin Adam, serta Ketua DPP Perkumpulan Pengacara Syariah dan Hukum Indonesia (PPSHI) Prof. Dr. Ilyas Indra, S.H., M.H., M.M.
Keberhasilan pelaksanaan Road to Campus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi langkah awal bagi Dewan Etik Partai Golkar untuk memperluas agenda serupa ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dewan Etik Partai Golkar akan terus membuka ruang diskusi akademik bersama mahasiswa mengenai hubungan antara politik, hukum, etika, dan masa depan kepemimpinan bangsa.
