Jatim1.com-Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengadakan Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Kecamatan di Grand City Convention Hall Lt. 3 Surabaya pada Senin malam (11/12).
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyoroti pentingnya kerjasama antara pemimpin resmi dan non-resmi, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk memastikan kesuksesan Pemilu pada 14 Februari 2024. Fokusnya adalah menciptakan Pemilu yang aman, damai, nyaman, kondusif, dan demokratis, baik untuk Pilpres, Pileg, maupun Pilkada serentak.
Khofifah menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini juga menjadi kesempatan untuk mensinkronisasi persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru di semua tingkat. Mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Valentine, sinergi menjadi krusial untuk memastikan partisipasi pemilih milenial, yang merupakan kelompok suara terbesar.
Gubernur Khofifah juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait persiapan Pemilu 2024, termasuk pelaksanaannya pada 14 Februari sesuai jadwal reguler 5 tahunan. Selain itu, dia menekankan perlunya dukungan penuh dari menteri terkait terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal anggaran, personel, dan logistik.
Dalam konteks ini, Khofifah optimistis bahwa KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memetakan daerah rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), memungkinkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Rakor ini juga mencakup keterlibatan Forkopimcam, menekankan pentingnya persiapan menyeluruh dan kerja sama harmonis untuk mengatasi potensi masalah, termasuk sengketa di tingkat PPK.
Penandatanganan komitmen bersama dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 yang aman, nyaman, dan kondusif di Provinsi Jawa Timur, melibatkan Gubernur Khofifah, Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya (diwakili Danrem 084/Bhaskara Jaya), Ka. Binda Jatim, Kepala Kejati Jatim (diwakili Aspidum Kejati Jatim), Kapoksahli Koarmada II, Ketua KPU Jatim, dan Ketua Bawaslu Jatim. Penandatanganan ini juga disaksikan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
