Jatim1.com – Surabaya – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Surabaya akan berkoalisi dengan partai manapun untuk mengangkat Zahrul Azhar Asad (Gus Hans) menjadi cawali dalam pilkada mendatang, menggantikan walikota Tri Rismaharini yang lengser tahun ini. Dari Lembaga Survey, Gus Hans memiliki hasil grafik elektabilitas dan popularitas yang terus meningkat.
Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Surabaya, Arief Fathoni menjelaskan, dari lembaga survey internal partai grafik elektabilitas dan popularitas Gus Hans terus meningkat sehingga kader partai Golkar ini sangat sesuai menjadi suksesor Tri Rismaharini.
”Tuhan partai politik itu adalah lembaga survei, maka kita dorong Gus Hans untuk rajin menyapa masyarakat. Gus Hans ini gak pernah mandeg, malam pun ada kegiatan terus,” Ujar Arief Fathoni saat jumpa pers di salah satu kedai kopi di depan Gedung Grahadi. Selasa, (10/3/2020).
Karena grafik popularitas dan elektabilitas Gus Hans menunjukkan trend positif, partai Golkar merestuinya untuk terus menyapa masyarakat dan menyampaikan programnya untuk membangun Surabaya.
“Bahkan struktur partai itu memberikan peluang kepada Gus Hans untuk menyapa masyarakat. Beliau sudah turun berdasarkan jejaring-jejaring yang dibuka oleh Golkar,” Sambungnya.
Ada tiga kandidat yang mendaftar di DPC Partai Golkar Surabaya dan mendapatkan rekomendasi menjadi cawali Surabaya dalam pilkada mendatang. Namun sosok Gus Hans yang merupakan putra Nahdliyin menjadi pertimbangan sendiri bagi partai, karena menurut Fathoni konfigurasi pilkada di Jatim selalu didominasi Hijau dan Merah.
“Nah Gus Hans ini mewakili karena Nahdliyin, dan itu sudah dibuktikan dengan menangnya bu Khofifah di Surabaya pada pilgub Jawa Timur ya. Artinya apa? bahwa suara Nadhliyin itu harus didengar. Bukan hanya didengar saja, melainkan harus ada figur yang mewakili kalangan Nadhliyin di Surabaya. Entah jadi L 1 atau L 2 tergantung dari konfigurasi politik nantinya,” Ujar Fahtoni.
Sambil menunggu rekomendasi partai Golkar, Gus Hans terus mensosialisasikan program pentingnya rumah rehabilitasi milik pemerintah di Surabaya untuk menekan peredaran narkoba di kota Pahlawan.
“Regulasi yang perlu saya sampaikan di Surabaya adalah sampai sekarang belum ada rumah rehabilitasi. Yang ini membuat perubahan atau membuat keputusan hukum menjadi berubah, mestinya para pecandu itu tidak dihukum, tidak dipenjari tapi direhabilitasi,” Ujar Gus Hans.
Menurut Gus Hans, selama ini para pecandu narkoba dikenakan hukuman penjara padahal seharusnya cukup direhabilitasi. Karena ketika mereka dimasukkan lembaga permasyarakatan bukannya sembuh malah menjadi rusak.
“Hakim di Surabaya bingung kalau keputusannya direhabilitasi negara harus membiayai ngirim di Jakarta, cost lagi kan. Maka mereka yang seharusnya direhabilitasi di penjara yang mestinya bisa sembuh semakin parah, sudah menjadi rahasia umum peredaran narkoba didalam penjara. Asalnya dosis 1 menjadi 2 jadi 3 jadi 4. Maka menurut saya kehadiran rumah rehabilitasi di Surabaya sangat penting,” Ujar Gus Hans. (ari)
