Jatim1.com – Rencana redenominasi rupiah kembali dibicarakan setelah pemerintah dan Bank Indonesia menunjukkan kebutuhan untuk menyederhanakan digit mata uang. Meskipun isu ini sudah sering mencuat, membuat situasi ekonomi dan politik yang sedang berlangsung membuatnya kembali menjadi perhatian. Lalu, tujuan dari redenominasi ini hanya sekadar kebijakan teknis ekonomi, ataukah hanya dalih strategi untuk memperkuat kepercayaan publik.
Fondasi Ekonomi Redenominasi
Secara teoritis, redenominasi adalah cara menyederhanakan angka nilai uang tanpa mengurangi kemampuan beli masyarakat. Langkah ini dilakukan oleh negara yang ingin membuat transaksi lebih efisien, menyusun ulang catatan keuangan, serta mempermudah sistem pembayaran. Indonesia termasuk negara dengan jumlah digit rupiah paling banyak di kawasan ASEAN, sehingga transaksi dengan angka besar sering dianggap kurang efisien baik di sektor perbankan, perdagangan, maupun sistem akuntansi.
Beberapa negara yang sudah melakukan redenominasi sukses antara lain Turki, Rumania, dan Korea Selatan yang kini juga mempertimbangkan hal serupa. pada halnya di Turki, yang menghilangkan enam digit mata uangnya dan mengalami peningkatan efisiensi administrasi serta mendorong persepsi positif terhadap kestabilan ekonomi makro.
Namun, perlu ditekankan bahwa redenominasi bukanlah solusi untuk mengatasi inflasi. Ia hanya mengubah tampilan angka, bukan nilai ekonomi yang mendasar. Oleh karena itu, syarat utama keberhasilan redenominasi adalah kestabilan inflasi. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia berhasil mempertahankan inflasi sekitar 3% ±1, meskipun sempat naik karena tekanan harga pangan global. Kestabilan inflasi itulah yang menjadi dasar ilmiah mengapa redenominasi patut dipertimbangkan kembali.
