Sobirin Dorong Evaluasi Pelayanan Mudik Jatim 2026 dan Keterbukaan Anggaran

Jatim1.com-Pelayanan mudik bagi warga Jawa Timur yang berada di perantauan kembali menjadi sorotan menjelang arus mudik Lebaran 2026. Anggota DPRD Jawa Timur Komisi D, Sobirin, menilai pelayanan yang diberikan melalui Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jakarta perlu dievaluasi agar lebih responsif, terbuka, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Menurut Sobirin, keberadaan Badan Penghubung seharusnya menjadi representasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur yang berada di luar daerah, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Namun dalam pelaksanaannya, pelayanan yang diberikan masih dinilai belum maksimal.
“Badan Penghubung seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat perantau. Karena itu, pelayanan kepada warga Jawa Timur yang hendak mudik perlu dikelola secara lebih baik dan terbuka,” ujar Sobirin.
Ia menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD Jawa Timur merupakan hal penting yang harus dijaga. Menurutnya, setiap program yang menggunakan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat.
“Transparansi penggunaan anggaran sangat penting agar masyarakat mengetahui program apa saja yang dijalankan serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Sobirin juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat perantau yang hendak kembali ke daerah asal saat momentum Lebaran. Ia menilai bahwa proses pelayanan tidak seharusnya terhambat oleh prosedur yang terlalu kaku atau birokratis.
“Momentum mudik adalah momen penting bagi masyarakat. Karena itu, pelayanan harus dibuat lebih ramah, responsif, dan memudahkan masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan yang ada, termasuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur yang berada di perantauan.
Menurut Sobirin, masyarakat perantau memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah, baik melalui aktivitas ekonomi maupun keterlibatan sosial yang tetap terjaga dengan kampung halaman.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat memperkuat fungsi Badan Penghubung sebagai pusat pelayanan dan informasi bagi warga Jawa Timur di luar daerah, terutama menjelang arus mudik Lebaran.
“Dengan pelayanan yang baik dan transparansi pengelolaan anggaran, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tentu akan semakin kuat,” pungkasnya.