Prosedur penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme administratif atau litigasi. Secara non-litigasi, konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke BPSK yang akan memproses melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Jika penyelesaian ini tidak memuaskan, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang
sejenis, atau perawatan/perbaikan sesuai Pasal 19 ayat (2) UUPK. Dengan demikian, rangkaian upaya hukum ini menjadi instrumen penting agar konsumen memperoleh keadilan serta menjamin adanya tanggung jawab pelaku usaha atas produk cacat yang merugikan.
Upaya Hukum Konsumen atas Kerugian dalam Pembelian Produk Cacat
Read Also
Recommendation for You
Jatim1.com – Pertumbuhan ekonomi sering dipahami sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat. Namun narasi tersebut tidak…
Karena Jawa Timur bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tetapi tentang manusia yang menggantungkan hidup pada…
Maka, memandang redenominasi tidak cukup hanya dari perspektif ekonomi saja. Akan tetapi strategi untuk memperkuat…
Dengan semangat untuk menjadi bagian dari gerakan ekonomi sirkular, FORTE terus berinovasi dalam menciptakan produk-produk…
Pada tahun 2024, Agrirose berhasil mendapatkan pendanaan dari program Brawijaya Startup Action (DIKST Universitas Brawijaya),…
“Pada Batch-19 ini yang mendaftar ada 331 orang, dan ini terhitung paling banyak jika dibandingkan…