Jatim1.com-Audiensi yang melibatkan DEMARKASI (Lemga Kajian Anti Korupsi dan Pengarusutamaan Hukum Masyarakat) Jawa Timur dengan pihak dinas pertanian dan ketahanan pangan jawa timur di kantor dinas atas dugaan nepotisme dalam pekerjaan swakelola tipe 1 dan sejenisnya (Rabu/8/Mei24).
Pada tahun 2022, sedikitnya ada 7 paket swakelola tipe 1 yang lazimnya dilakukan kontraktual (PL atau tender). Antaralain paket Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Souvenir/Cendera Mata Dalam Rangka Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani. Paket dengan kode RUP 28532631 ini dipagu senilai Rp 317.600.500. Selanjutnya, ada paket belanja kertas dan cover (kode RUP 30191093), dengan pagu Rp 57.701.050. Paket belanja bahan cetak (kode RUP 30195716), dipagu Rp 100.600.000. Paket belanja bahan komputer (kode RUP 30204783), pagu Rp 67.053.300. Serta belanja mamin (makan dan minuman) rapat (kode RUP 28532825), dengan pagu Rp 69.094.000. Juga, paket belanja penyediaan bahan logistik kantor (kode RUP 30200359), dengan pagu Rp 209.000.000. Serta belanja mamin rapat (kode RUP 29071372), dengan pagu Rp 88.440.000. “Karena paket dilakukan swakelola tipe 1, maka mekanisme penawaran tidak terjadi, sehingga penetapan harga cenderung sepihak dan tidak ada kontrol.
Demarkasi audiensi untuk meminta pertanggun jawban atas dugaan pemanfaatan jabatan atau wewenang dalam pengelolaan sewakelola tipe satu dan seterusnya.
“Kami hanya ingin meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi kepada dinas pertanian dan ketahanan pangan atas dugaan liar yang muncul di dalam masyarakat” ucap ery mahmudi
Kami sangat menyayangkan sekali sikap yg ditunjukkan olh disperta dalam acra audiensi dengan Demarkasi hingga terjadi situasi chaos yg snagat memalukan di saat acara audiensi yg seharusnya berjalan dialogis dan akademis. Upaya konfirmatif yg dilakukan oleh kelompok mahasiswa yg tergabung di Demarkasi justru disikapi dengan konfrontatif oleh pihak dinas pertanian. Klarifikasi yg disampaikan oleh Disperta terhadap pertanyaan-pertanyaan kami bukan hanya tidak memuaskan tetapi terkesan arogan, banyak hal yg sepertinya ditutup-tutupi, sehingga Kami semakin yakin bahwa ada kebusukan yg sengaja disembunyikan terkait swakelola tipe 1 pada TA 2022 di Disperta ini. Maka dari itu, akan kita kawal persoalan ini sampai terang-benderang ‘bangkai’ macam apa yg telah ditutupi mereka.
Ery mahmudi menyebut akan mengambil langkah hukum jika dinas pertanian dan ketahanan pangan belum memberikan data yang sebenarnya
“Karena audiensi tidak menemukan titik temu antara kami dan dinas pertaninan maka kedepan kita akan megambil langkah hukum atau demonstrasi” tegasnya.
