Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, merespons kekhawatiran tersebut dengan berjanji untuk mendukung pemikiran ulang pemerintah terkait peningkatan tarif pajak hiburan. Dia menyatakan perlunya kajian mendalam dan dialog intensif dengan pelaku usaha hiburan untuk mencari solusi yang terbaik demi menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan kelangsungan usaha pengusaha hiburan.
Kontroversi Pajak Hiburan: Pelaku Usaha dan Politisi Mendorong Dialog untuk Menjaga Keseimbangan
Read Also
Recommendation for You
Lebih lanjut, Eka Wandoro menyampaikan bahwa unsur fitnah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)…
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk komunikasi dan penyampaian pandangan terkait sinergi masyarakat desa, tanpa keterlibatan…
Sebagai kader Golkar yang berpegang pada ketentuan AD/ART, SOKSI menyatakan akan terus bergerak memperjuangkan hak-haknya…
Ia juga menegaskan bahwa tasyakuran ini menjadi sarana konsolidasi nilai dan semangat perjuangan bagi kader…
2. Mendesak pencabutan dan pembatalan SK Kemenkum Nomor AHU-0001556.AH.01.08 Tahun 2025, yang dinilai melanggar ketentuan…
Prof Ilyas meyakini bahwa dengan situasi tersebut pasti semua organisasi advokat menjalankan organisasi profesinya sesuai…