“Sementara itu, kami akan menunda pengumpulan sumbangan tersebut hingga semuanya dapat diatur dengan baik,” tambah Imam.
Imam menjelaskan bahwa pada tahun ajaran sebelumnya, hanya sekitar 70 hingga 80 persen siswa yang telah membayar lunas, sementara sisanya hanya membayar sebagian, seperti 25 persen, 50 persen, atau 75 persen, tergantung pada kemampuan orang tua mereka.
“Pengumpulan dana tahun sebelumnya digunakan untuk penyempurnaan dan perbaikan aula serta balkon gedung pertemuan. Namun, perbaikan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi,” tambah Imam.
Sementara itu, Ombudsman Jatim menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh SMPN 1 Ponorogo merupakan bentuk pungutan yang disajikan dengan label “sumbangan”. Oleh karena itu, Ombudsman Jatim meminta sekolah tersebut untuk menghentikan pengumpulan dana dari wali murid.
