Jatim1.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur telah mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
One Widyawati, Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3AK Jawa Timur, mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas DP3AK Jawa Timur, Restu Novi Widiani, membuka acara tersebut pada hari Rabu, 23 Agustus 2023.
Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaksanaan strategi PUG bagi pengelola program di berbagai lembaga pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, rakor ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data-data melalui sosialisasi tentang kebutuhan data dan membangun sistem pengumpulan data yang diperlukan untuk evaluasi PUG tingkat nasional.
One Widyawati menjelaskan bahwa strategi PUG merupakan salah satu komitmen yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Selain itu, pelaksanaan Strategi PUG diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) No 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender. Berdasarkan peraturan ini, Provinsi Jawa Timur telah berkomitmen untuk menerapkan pengarusutamaan gender di seluruh lembaga pemerintah di wilayahnya.
Saat ini, sebanyak 21 Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah memiliki dasar hukum dalam bentuk Perda masing-masing terkait dengan pengarusutamaan gender. Komitmen ini mendorong pelaksanaan 7 Prasyarat PUG di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu: 1) Komitmen; 2) Kebijakan; 3) Kelembagaan; 4) Sumber Daya; 5) Data Terpilah; 6) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); dan 7) Partisipasi Masyarakat.
“One Widyawati menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan semua 7 Prasyarat tersebut, meskipun masih ada beberapa aspek yang belum optimal, seperti Prasyarat ketujuh yang terkait dengan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di beberapa lembaga pemerintah belum tersusun dengan baik,” ujar One.
One mengemukakan bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang isu gender dan integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran di beberapa lembaga pemerintah. Selain itu, perubahan pengelola kegiatan di lembaga pemerintah juga dapat mempengaruhi penyusunan PPRG.
“Tahun 2023 ini, evaluasi PUG tingkat nasional akan dilakukan untuk menilai pelaksanaan strategi PUG guna mendorong kesetaraan dan keadilan gender di berbagai daerah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menyusun rancangan lembar kerja evaluasi (LKE) PUG. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Timur juga bersiap untuk mengisi aplikasi sesuai dengan panduan LKE PUG yang akan dibuat oleh Kemen PPPA,” terang One.
One menyatakan bahwa mengingat permasalahan ini, penting bagi Tim Pokja PUG untuk memperkuat pemahaman dan pelaksanaan strategi PUG, serta melakukan persiapan yang matang untuk menghadapi Evaluasi PUG Nasional 2023. Hal ini karena Provinsi Jawa Timur telah 4 kali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dalam kategori Mentor (tingkat tertinggi).
Rapat ini dihadiri oleh sekitar 80 peserta, terdiri dari Ketua Pokja PUG, Tim Penggerak PUG, dan Anggota Pokja PUG Provinsi. Narasumber dalam acara ini berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Fasilitator PUG Provinsi, serta Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Kepesertaan DP3AK Provinsi.
Diakhir, diharapkan bahwa rapat ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai PUG, mampu menyusun PPRG, serta mengumpulkan data yang diperlukan setelah pertemuan guna persiapan Evaluasi PUG Nasional.
