Ketiga, Pasal 30 dihapus karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (RED.WILL)
DPRP Tuding Mendagri Hambat Pembangunan, Jatim Institute: Pembohongan Publik
Read Also
Recommendation for You
Dalam perspektif relasi kekuasaan, ia menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum harus berlandaskan prinsip…
Dalam konteks KUHAP, ia menegaskan bahwa hukum acara pidana sejatinya berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan…
Melalui sarasehan ini, LBH PMII Surabaya juga mendorong agar civitas akademik, komunitas hukum, dan masyarakat…
Jatim1.com— KOPRI PMII Surabaya secara resmi meluncurkan program Gelar Bekal Karir (GBK) 2026 bertepatan dengan…
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk komunikasi dan penyampaian pandangan terkait sinergi masyarakat desa, tanpa keterlibatan…
Dengan dukungan pimpinan universitas, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat, Parade Budaya Nusantara…