Berikut adalah 7 tuntutannya :
1. Tumpang tindihnya Kewenangan dalam Rancangan Undang – Undang KUHAP yang sedang menjadi pembahasan setiap Dewan Perwakilan Rakyat mulai nasional maupun daerah, karena
hal ini akan melemahkan sistem peradilan pidana yang sudah terintegrasi dengan baik selama
ini, hal ini akan melanggar prinsip peradilan yang Adil dan imparsial(adil).
2. Pembahasan Nasional mengenai RUU KUHAP akan dapat menimbulkan tumpang tindih dengn institusi seperti Kepolisian, TNI, dan BIN serta mengaburkan fungsi utama kejaksaan sebagai penegak hukum.
3. â Catatan 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo Gibran perlu adanya Evaluasi besar san secara Konfrehensif untuk menindak tegas Menteri-menteri yang bermain-main dan hanya omong-
omong saja. Salah satunya, Natalius Pigai, Budi Arie, Sri Mulyani yang sebagaimana masuk dalam catatam kritis BEM Nusantara.
4. Berbagai permasalahan Makan Bergizi Gratis, yang dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri, dan tidak layak dalam memberikan Konsumsi.
