Narasi yang berkembang di media sosial menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa 20 Agustus 2024 yang membolehkan partai politik (parpol) mengajukan calon kepala daerah tanpa perlu memiliki kursi di DPRD.
Namun, pada hari ini, Rabu 21 Agustus 2024, DPR mengadakan rapat untuk membahas revisi Undang-undang (UU) Pilkada. Beberapa pihak menilai bahwa revisi UU Pilkada ini bertujuan untuk membatalkan putusan MK tersebut.
Setelah mendengarkan hasil putusan pengadilan tersebut, pihak keluarga korban merasa tidak perlu melakukan upaya hukum…
Sebelumnya, Gus Miftah telah menemui Sunhaji di Grabag, Kabupaten Magelang, dan meminta maaf secara langsung…
Ketiga, Mengedepankan Dialog dan Kesantunan. Dalam setiap perbedaan pandangan politik, kami akan mengutamakan dialog yang…
Dalam Dumas itu, kami melaporkan tiga nama pimpinan dan eks pimpinan Dinas Peternakan Jawa Timur….
Herborist, brand produk kecantikan berbahan alami, menjadi salah satu contoh sukses dalam memanfaatkan ekosistem kreatif…
Nasrullah menegaskan bahwa angka tersebut hanya bersifat sementara dan KPK akan melakukan perhitungan lebih lanjut….
