Narasi yang berkembang di media sosial menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa 20 Agustus 2024 yang membolehkan partai politik (parpol) mengajukan calon kepala daerah tanpa perlu memiliki kursi di DPRD.
Namun, pada hari ini, Rabu 21 Agustus 2024, DPR mengadakan rapat untuk membahas revisi Undang-undang (UU) Pilkada. Beberapa pihak menilai bahwa revisi UU Pilkada ini bertujuan untuk membatalkan putusan MK tersebut.
Dalam perspektif relasi kekuasaan, ia menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum harus berlandaskan prinsip…
Dalam konteks KUHAP, ia menegaskan bahwa hukum acara pidana sejatinya berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan…
Melalui sarasehan ini, LBH PMII Surabaya juga mendorong agar civitas akademik, komunitas hukum, dan masyarakat…
Jatim1.com— KOPRI PMII Surabaya secara resmi meluncurkan program Gelar Bekal Karir (GBK) 2026 bertepatan dengan…
Presiden Mahasiswa Unikama, Am Adib’abidatama, mengungkapkan bahwa tingginya antusiasme peserta menjadi salah satu indikator keberhasilan…
Jatim1.com – Pertumbuhan ekonomi sering dipahami sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat. Namun narasi tersebut tidak…
