Menurut Presiden Jokowi, hal ini dilakukan sebagai bentuk pemercepatan proses eksekusi di lapangan usai rancangan tersebut disetujui DPR. RUU Omnibus Law sendiri menyangkut 11 klaster yang melibatkan 30 kementerian dan lembaga.
“Saya minta visi besar dan framework-nya harus memiliki fokus yang jelas agar dijaga konsistensinya, harus betul-betul sinkron, terpadu,” ungkap Presiden. (J1AA12)
Jatim1.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman anggota DPD RI, La Nyalla Mattalitti, yang berlokasi…
5. Batalkan Proses Proyek PSN Surabaya Waterfront Land yang mana sebagai Proyek Nasional, yang tidakmemberikan…
Yang menarik dalam hajatan Bem Nusantara yang dilaksanakan di Auditorium Ki. Moch Shaleh itu adalah…
Massa aksi akhirnya bertemu dengan Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya, yang mengungkapkan bahwa pihaknya…
Tak hanya itu, GEMPA juga melaporkan video lain dari kanal Sang Debaters dengan judul “Prof…
Petugas mendapati bekas ladang ganja yang diyakini sudah dipanen sebelumnya. Hal ini ditandai dengan sisa-sisa…
