Jatim1.com – Pertumbuhan ekonomi sering dipahami sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat. Namun narasi tersebut tidak boleh menjadi pembenaran untuk merusak lingkungan hidup. Kerusakan alam yang dihasilkan atas nama pembangunan justru berpotensi menimbulkan bencana yang merenggut nyawa dan menghancurkan ruang hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada alam.
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Peristiwa ini tentu tidak dapat dianggap sebagai bencana alam semata. Kita perlu jujur bahwa berbagai kerusakan tersebut merupakan akumulasi dari praktik penebangan hutan secara masif, eksploitasi kawasan lindung, dan pertambangan yang mengabaikan kaidah ekologis. Hutan yang seharusnya menjadi rumah bagi beragam makhluk hidup serta penyangga keseimbangan lingkungan justru diperlakukan sebagai komoditas tanpa batas.
Ironisnya, kerusakan alam sering dibungkus dengan narasi “pembangunan”, “investasi strategis”, atau “peningkatan pendapatan daerah”. Di balik slogan yang tampak visioner itu, tersembunyi kenyataan pahit: ekosistem rusak, masyarakat kehilangan ruang hidup, dan bencana alam menjadi semakin sering terjadi. Kepentingan ekonomi seakan menjadi satu-satunya alasan yang sah, seolah pohon bisa ditebus dengan profit dan udara bersih dapat diganti dengan asap industri. Padahal dampak jangka panjang dari keputusan tersebut jauh lebih besar daripada keuntungan sesaat yang diperoleh.
Banjir yang terjadi di Tapanuli Tengah dan Sibolga menjadi contoh nyata. Tumpukan kayu yang terbawa arus banjir membungkam banyak dalih yang selama ini dikemukakan. Hujan memang turun dari langit, tetapi pepohonan tidak mungkin tumbang dan hanyut tanpa campur tangan manusia. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah tegas dan strategis, khususnya kementerian yang menangani sektor kehutanan. Pertanyaannya kemudian: apakah kementerian tersebut masih fokus pada perlindungan hutan, atau sudah berubah fungsi menjadi institusi yang semata-mata berbicara soal untung dan rugi?
Sebagai generasi muda, kami menuntut perubahan. Hentikan kebijakan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek sambil mengorbankan masa depan. Hentikan pembiaran terhadap praktik perusakan lingkungan yang dibungkus dengan alasan pertumbuhan ekonomi. Dan hentikan pengkhianatan terhadap masa depan anak bangsa hanya demi angka statistik dalam laporan tahunan.
Mereka yang duduk dibalik meja pengambil keputusan sering kali tidak merasakan langsung dampak bencana yang ditimbulkan. Rumah mereka tidak terendam banjir, udara kotor tidak merusak kesehatan keluarga mereka, dan anak-anak mereka tidak kehilangan ruang hidup. Namun masyarakat kecil seperti petani di lereng bukit, nelayan di pesisir, hingga warga di hilir sungai harus menanggung akibat dari keputusan yang tidak berpihak pada keberlanjutan. Di sinilah ketidakadilan ekologis itu terlihat paling nyata.
Sudah saatnya paradigma pembangunan berubah. Pembangunan harus bertumpu pada prinsip keberlanjutan, bukan eksploitasi. Ekonomi seharusnya memperkuat kehidupan, bukan mempercepat kerusakannya. Kemakmuran sejati tidak perlu ditebus dengan kehancuran lingkungan; justru keberlanjutan ekologis adalah fondasi ekonomi yang kuat dalam jangka panjang.
Kita tidak meminta warisan berupa gedung-gedung megah atau investasi spektakuler. Yang kita butuhkan jauh lebih mendasar: bumi yang masih layak dihuni, air yang dapat diminum, dan udara bersih yang dapat dihirup tanpa rasa takut. Jika pertumbuhan ekonomi benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan, maka kesejahteraan itu harus dimulai dari menjaga kehidupan bukan merusaknya.
