Lembaga Penegak Hukum: Antara Harapan dan Kecewa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dulu menjadi harapan rakyat dalam menegakkan integritas, kini justru menjadi sorotan.
UU KPK hasil revisi pada 2019 secara nyata memperlemah fungsi dan independensinya.
Pegawai KPK disaring ulang, sebagian diberhentikan dengan narasi “tes kebangsaan”, dan beberapa kasus besar menguap tanpa penyelesaian jelas.
Kita hidup dalam era di mana korupsi besar bisa dibungkus narasi nasionalisme, dan pembelaannya justru datang dari pejabat yang seharusnya menjaga marwah hukum.
Akar Masalah: Moralitas yang Digadaikan untuk Kekuasaan
Korupsi di Indonesia bukan hanya soal sistem pengawasan yang lemah. Masalah terbesarnya adalah moralitas publik yang tumpul.
Kita membiarkan koruptor duduk kembali di jabatan publik. Kita memilih pemimpin bukan berdasarkan rekam jejak, tapi karena popularitas atau hadiah kampanye.
Kita tidak peduli asal uang, selama “ada bagian yang dibagi.”
“Korupsi bukan karena gaji kecil, tapi karena moral yang kerdil.”
Demikian dikatakan Sri Mulyani dalam salah satu forum Kementerian Keuangan.
Dan memang, banyak koruptor justru berasal dari kalangan berpendidikan tinggi, berpenghasilan besar, bahkan pernah dihormati.
Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Perubahan sistemik butuh waktu. Tapi perubahan moral bisa dimulai sekarang, dari kita sendiri:
