Standar minimal IPK tersebut bukanlah hal baru bagi Banyuwangi. Sejak 2014, Banyuwangi telah menerapkan standar IPK minimal untuk CPNS. “Meskipun IPK bukan menjadi indikator utama kualitas SDM, setidaknya itu bisa menjadi indikator awal. Saya yakin banyak pemuda Banyuwangi yang mampu memenuhi persyaratan ini, karena data tahun-tahun sebelumnya menunjukkan hal tersebut,” ujar Ipuk.
Menurut data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP), dari rekrutmen CPNS dalam dua tahun terakhir (formasi 2019 dan 2021), sebanyak 935 orang lulus seleksi, dengan 684 (73%) di antaranya adalah putra-putri daerah Banyuwangi.
“Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pendaftar dan yang diterima sebagai PNS adalah putra-putri Banyuwangi. Ini membuktikan bahwa banyak pemuda Banyuwangi yang memiliki IPK di atas rata-rata,” kata Ipuk.
Banyuwangi menargetkan memiliki PNS yang berkinerja tinggi. “Selain merekrut PNS dengan intelektualitas tinggi, kami juga membutuhkan etos kerja yang baik agar pelayanan publik di Banyuwangi terus meningkat,” tambah Ipuk.
