Padahal menurutnya, di Jawa Timur sendiri telah tersebar sejumlah kantor aparat penegak hukum, dalam hal ini yakni Kepolisan dan kejaksaan.
“Kami merasa miris dan kecewa dengan keadaan Provinsi Jawa Timur yang kerap berada diurutan pertama dalam tren laporan kasus korupsi di Indonesia. Padahal di Jawa Timur ini telah berdiri setidaknya 79 kantor Kepolisian dan Kejaksaan,” ucapnya.
Kemudian, pihaknya mempertanyakan apa yang menjadi sebab dibalik lambannya pencegahan dan penanganan kasus korupsi di Jawa Timur.
