“Kami menginstruksikan kepada perangkat daerah terkait untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau penyediaan keterangan, termasuk menyediakan data yang diminta oleh KPK. Hal ini bertujuan agar semua informasi menjadi jelas dan transparan,” tegas Bupati Ahmad Muhdlor.
Terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan KPK terhadap masalah di BPPD, Bupati Sidoarjo memerintahkan kepada semua perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
1. Warga Negara Indonesia. 2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Setia…
“Status siaga darurat kami berakhir pada 31 Oktober 2024. Berdasarkan rilis dari BMKG, Kabupaten Pasuruan…
Ivong menambahkan, hasil survei dari PVMBG nantinya akan menjadi dasar bagi BPBD untuk mengambil langkah-langkah…
Perawatan tanaman dilakukan secara rutin, termasuk pengecekan pH air dan penambahan nutrisi sesuai kebutuhan. Hasan…
Sertifikat untuk tahun ini memiliki desain yang serupa dengan tahun sebelumnya, dengan warna biru tua…
Bagong menekankan pentingnya penggunaan diksi yang sopan dan sesuai dengan norma akademis. Ia menyatakan keprihatinan…
