Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “korps” diartikan sebagai himpunan orang (badan atau organisasi) yang membentuk satu kesatuan. Korpri sendiri merupakan organisasi yang menjadi wadah bagi seluruh pegawai negeri, termasuk pegawai BUMN, BUMD, dan anak perusahaan di bawahnya.
Berdirinya Korpri didasari oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korpri, yang kemudian diperkuat oleh Keppres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Anggaran Dasar Korpri.
Sejarah Korpri
Sebagaimana dilansir oleh Disnakermobduk Aceh, Korpri didirikan pada tanggal 29 November 1971, sesuai dengan Keppres Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru, Korpri digunakan sebagai alat kekuasaan untuk melindungi pemerintahan saat itu. Namun, pasca era reformasi, Korpri bertransformasi menjadi organisasi netral yang tidak berpihak pada partai politik tertentu.
Sejarah Korpri memiliki akar yang panjang. Pada masa penjajahan Belanda, banyak pegawai pemerintah Hindia Belanda berasal dari kalangan bumi putera, meskipun mereka berada dalam golongan kelas bawah. Saat peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, pegawai pemerintah Hindia Belanda secara otomatis menjadi pegawai pemerintah Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, mereka dijadikan Pegawai RI Serikat.
