Selain itu, isu serupa tentang pungutan liar (pungli) terkait dana seragam di berbagai SMA dan SMK di Jawa Timur juga ditegaskan oleh JAKDI.
Menurut Ery Mahmudi, Sekjen Jaringan Aktivis demokrasi indonesia (Jakdi) “Pendidikan adalah hak asasi setiap anak. Biaya seragam yang terlalu tinggi tidak seharusnya menjadi kendala bagi para siswa dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kami mengajak pemerintah untuk bersikap tegas dalam menyelesaikan masalah ini dan mencari solusi yang adil bagi seluruh pihak terkait. JAKDI sebagai bagian dari masyarakat jawa timur akan melaporkan persoalan pungli di dinas pendidikan jawa timur ke ombudsman dan mendesak untuk diaudit dan diungkap”.
Dalam rangka mewujudkan tuntutan, JAKDI Jawa Timur berkomitmen untuk melakukan unjuk rasa dan demonstrasi guna menekankan pentingnya penanganan masalah seragam mahal ini dan menuntut perubahan yang lebih baik dalam dunia pendidikan.
