Kepada media Dr. Ilyas Indra selaku Ketua Umum DPP KNPI berterimakasih Kepada Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia atas pengesahanya, tentu pengesahan logo sudah di standarkan dengan prosedur dan legalitas Organisasi yang DPP KNPI miliki, juga dari urutan legalitas Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia Periode sebelumnya, dan sejalan dengan Akta Organisasi KNPI yang didirikan tanggal.23 Juli 1973.
“Ditambah persyaratan tidak pernah terpidana dengan menyertakan SKCK dari Kepolisian dan Surat Keterangan Tidak Terpidana…
Faisol juga mengingatkan bahwa pemerintahan desa adalah struktur terdepan pelayanan masyarakat, sehingga stabilitasnya harus dijaga…
“Munas itu ilegal karena dilaksanakan oleh kelompok yang membawa nama ‘DEPINAS SOKSI’, padahal itu entitas…
Para narasumber menyoroti bahwa RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) berpotensi menempatkan pengelolaan ruang digital…
Dalam pernyataannya, Riski menegaskan bahwa fasilitas umum adalah aset bersama yang dibangun untuk kepentingan masyarakat…
Namun, secara mengejutkan, terbit Kepmenkum RI Nomor: AHU-0001556.AH.01.08 Tahun 2025 yang justru mencatat Misbakhun sebagai…
