“Keluar sertifikat harus cepat dan masyarakat harus pegang. Saya bilang ke pak menteri, kalau tidak bisa maka saya copot. Ternyata target bisa diselesaikan dengan cepat,” Sambungnya.
Percepatan sertifikat tanah rakyat itu menjadi salah satu program unggulan Presiden Jokowi.
“Setiap saya pergi ke desa, kampung, yang masuk ke telinga saya paling banyak adalah konflik tanah dan sengketa lahan. Gak di Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Karena 80 juta sertifikat belum bisa keluar,” Ujar Presiden RI, Joko Widodo. (ari)
