“Kita telah menyaksikan bersama ada penganugerahan yang diberikan kepada kami, saya rasa semuanya sudah melaksanakan tugas secara maksimal. Namun demikian, saya harap ini tidak hanya bisa dipertahankan tapi juga ditingkatkan sehingga kita bersama- sama dapat naik tingkat ke level 4 ,” Ujar Khofifah Indar Parawansa.
Khofifah juga mengingatkan sesuai pesan Presiden bahwa setiap program anggarannya tidak hanya terkirim tapi juga terdelivered. Untuk itu, keberseiringan antara akuntabilitas yang dilakukan oleh APIP dan SPIP merupakan bagian yang penting dilakukan. Sehingga, manfaat dari seluruh program bisa langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
“Mulai perencanaan sudah dilakukan dengan e-planning, dan penganggarannya lewat e-budgeting. Tapi, untuk pelaksanaan, monitoring, dan evaluasinya juga harus terus dilakukan pengawasan,” tegas mantan Menteri Sosial ini.
Dengan adanya pengawasan yang terus berjalan, lanjut Khofifah maka akan bisa diperoleh feedback dari seluruh program yang sudah dilakukan. Sehingga, orientasinya bukan hanya sekedar habisnya anggaran tapi lebih kepada realisasi manfaat oleh masyarakat selaku penerima program.
Terlebih lagi, terang Khofifah, Pemprov Jatim juga telah membentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), yang akan meyiapkan e-katalog lokal. Dengan demikian, nantinya seluruh proses yang berjalan spent of controlnya akan relatif pendek. Oleh sebab itu, pendampingan dalam penguatan pengawasan dari BPKP diharapkan bisa lebih  diintensifkan.
“Saya mohon kepada pak Ruby selaku Kaper BPKP Prov. Jatim untuk bisa memberi penguatan pada langkah preventif kita. Mulai dari perencanaan, pelaksanaannya, serta monitoring dan evaluasinya juga selalu diawasi. Serta, ada feedbacknya sehingga kinerja aparatur kami tidak sekedar administratif,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim ini.
