Karena itu, Levi berharap wacana Mendagri untuk mengevaluasi Pilkada tidak ditanggapi secara nyinyir tanpa argumentasi yang jelas atau hanya sekadar emosi karena menganggap mengusik Pilkada yang merupakan produk demokrasi sama juga mundur ke belakang dan kemudian melabelkan orang yang anti Pilkada berarti musuh demokrasi dan bagian dari Orde Baru.
“Memang benar dengan Pilkada partisipasi demokrasi menjadi lebih baik ketimbang dipilih DPRD yang sarat praktik oligarki dan seperti membeli kucing dalam karung. Toh evaluasi Mendagri terhadap Pilkada bukan juga meminta untuk kepala daerah kembali dipilih DPRD,” tegas Levi.
Lebih lanjut dikatakan dia, Mendagri hanya menawarkan Pilkada untuk dievaluasi. Jika memang Pilkada dirasa lebih berfaedah sebagai sebuah sistem pemilu untuk memilih pemimpin di daerah dengan memperbaiki berbagai kekurangannya, Mendagri pun tidak keberatan.
“Namun kalau Pilkada dirasa lebih banyak mudharatnya, ya kita sebagai sebuah bangsa tentu harus berbenah dengan mengubahnya menjadi sebuah sistem yang lebih baik. Kalau begitu, apapun metodenya, mari bersama kita cari formula terbaik agar kepala daerah tidak ada lagi yang terjerat korupsi karena harus balik modal,” demikian Levi. (RED.WILL)
